PASURUAN | SWARAKITA.COM –(DLH) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan memberikan atensi serius terhadap pengelolaan limbah industri di wilayahnya. Kepala DLH Kabupaten Pasuruan, M. Nur Kholis, memberikan peringatan keras (warning) agar seluruh perusahaan memiliki komitmen nyata dan tidak lepas tangan terhadap dampak lingkungan yang dihasilkan dari aktivitas produksi mereka.
Hal ini ditegaskan Nur Kholis saat memimpin langsung Focus Group Discussion (FGD) bertema “Mewujudkan Kolaborasi Antar Pihak bagi Perubahan Sosial dan Lingkungan” yang digelar di Kantor Desa Kepulungan, Kecamatan Gempol, Rabu (10/6).
Dalam forum yang mempertemukan pemerintah desa, masyarakat, dan perwakilan 18 perusahaan tersebut, DLH menekankan pentingnya kepatuhan regulasi. Nur Kholis menjabarkan bahwa setiap pelaku usaha memiliki kewajiban hukum untuk mengelola seluruh jenis limbah secara terstruktur, baik itu emisi udara, limbah plastik, hingga limbah cair yang rawan mencemari aliran sungai.
"Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap limbah yang dihasilkan dan memastikan pengelolaannya dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Sinergi antara dunia usaha dan warga menjadi salah satu kunci menciptakan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan," cetus M. Nur Kholis di hadapan para pelaku usaha yang hadir.
Langkah taktis DLH ini sengaja menyasar level desa guna memecah kebuntuan koordinasi yang selama ini terjadi. Kehadiran DLH di forum ini sekaligus menjawab kebutuhan Pemerintah Desa Kepulungan. Kepala Desa Kepulungan, Abdul Hamid (Gus Didik), membenarkan bahwa inisiatif kerja sama lingkungan dengan pihak swasta sebelumnya sering kali berjalan tidak optimal karena minimnya keterlibatan instansi pembina.
Dengan hadirnya DLH sebagai motor penggerak, Gus Didik berharap ada komitmen yang lebih mengikat. Pihak desa bahkan mengusulkan pembentukan grup komunikasi khusus berbasis aplikasi untuk memastikan proses pengawasan limbah berjalan transparan, terbuka, dan bisa dipantau bersama oleh DLH, desa, maupun masyarakat.
FGD perdana di Kabupaten Pasuruan yang juga dihadiri oleh Ketua Forum Peduli Lingkungan, Eko Widyatmo, ini diproyeksikan oleh DLH sebagai cetak biru (blueprint) pengawasan lingkungan hidup. Ke depan, DLH Kabupaten Pasuruan berkomitmen untuk terus mendorong model kolaborasi berbasis partisipasi masyarakat ini demi memastikan tidak ada lagi regulasi lingkungan yang diabaikan oleh sektor industri. ( Red)
Social Header